Sikap Distriminatif terhadap wanita yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di negara kita.

Kehidupan yang berkeadilan merupakan salah satu cita-cita supremasi penegakan hukum di negara kita. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih sangat sulit untuk di terapkan, apalagi sikap apatis yang saat ini sering di tujukan pada setiap aparatur penegak hukum kita yang selalu di anggap tidak kompeten atau apalah itu. Padahal perlu di ketahui bahwa pada kenyataannya di dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku masih ada banyak celah ataupun aturan-aturan yang saling berbenturan. Contoh kecilnya mengenai masalah kecil mengenai status hukum terhadap seorang wanita yang saat ini masih terlalu memihak.

Perlakuan diskriminasi seperti itu biasanya terletak pada perbuatan hukum bagi seorang wanita untuk bertindak dalam kejadian ataupun peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Aturan-aturan hukum yang diskriminasi seperti ini biasa di jumpai pada Burgelijk wetboek ( bahasa gampangnya adalah KUHperdata) dan berikut adalah beberapa pasal terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang terindikasi tidak mencerminkan cita-cita hukum bangsa yang berkeadilan :

1.  Pada pasal 108 KUHPer disebutkan bahwa seorang istri tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, dan harus melalui persetujuan dari suaminya 
2. Pasal 3 Ayat (2) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang berbunyi " Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ". 
3.  Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

              “ Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Itulah beberapa peraturan yang secara harfiah dapat kita tafsirkan bahwa memang dalam pasal-pasal tersebut telah menimbulkan tindak diskriminasi terhadap seorang wanita. Terkait dengan pasal 108 KUHPer yang menyatakan mengenai perbuatan seorang wanita yang di anggap tidak cakap dalam hal perbuatan hukumnya, saya rasa pasal tersebut sangatlah bertolak belakan dengan apa yang di sebutkan dalam pasal 3 KUHPer d bahwa hukum tidak dapat mengakibatkan manusia mati secara perdata, yang artinya bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa hak.

Kemudian terkait dengan sikap diskriminatif yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) UU no 1. Tahun 1974 yang memberikan peluang seorang laki-laki untuk melakukan poligami saya rasa juga akan merugikan hak seorang perempuan. Mungkin hal ini sedikit bertentangan dengan pasal 3 ayat satu yang berbunyi “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Dan mengenai pasal 4 ayat 2 dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 saya rasa juga sangatlah diskriminatif terhadap kaum perempuan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau syarat-syarat tersebut di balikan kepada seorang laki-laki, apakah perempuan juga di perbolehkan untuk melakukan poliandri? Sudah pastinya tidak boleh bukan.

Jadi begitulah sedikit penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang menurut saya selain diskriminatif juga sangat tidak konsisten yang mana juga telah di temukan saling bentroknya antara pasal satu dengan pasal lainnya. Untuk itu melihat kondisi permasalah seperti ini, maka sangatlah diperlukan suatu pembaharuan produk hukum terhadap setiap hukum positif kita yang tidak mencerminkan sistem hukum yang menjunjung keadilan sosial bagi seluruh subjek hukum.