Kamis, 28 April 2016

Leaflet Diskriminasi

https://drive.google.com/open?id=0B70qEWsh1XQINHpxTFgzVmx0MUU

Selasa, 09 Juni 2015

Sikap Distriminatif terhadap wanita yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di negara kita.

Kehidupan yang berkeadilan merupakan salah satu cita-cita supremasi penegakan hukum di negara kita. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih sangat sulit untuk di terapkan, apalagi sikap apatis yang saat ini sering di tujukan pada setiap aparatur penegak hukum kita yang selalu di anggap tidak kompeten atau apalah itu. Padahal perlu di ketahui bahwa pada kenyataannya di dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku masih ada banyak celah ataupun aturan-aturan yang saling berbenturan. Contoh kecilnya mengenai masalah kecil mengenai status hukum terhadap seorang wanita yang saat ini masih terlalu memihak.

Baca selengkapnya »

Senin, 08 Juni 2015

Free Download Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

KUHP
KUHPer
KUHAP
KHI
UU ITE
UU Agraria
UU Notaris
UU Advocat
UU Perpajakan
UU Narkotika

UU Kebebasan Berekspresi di Indonesia Masih Karet || Kalo Begini Siapa Yang di Untungkan ???

UU Kebebasan Berekspresi di Indonesia Masih Karet

JAKARTA - Sistem hukum di Indonesia yang mengatur kebebasan berekspresi masih paradoks. Di satu sisi kebebasan berekspresi itu dijamin tatanan demokrasi, namun di sisi lain masih mewarisi kebijakan represif.
Kebijakan represif ini, menurut Direktur Program Imparsial Al Araf rentan penyalahgunaan. Kebijakan represif bisa memberangus kebebasan berekspresi.
Dua sisi mata uang dalam hukum yang mengatur tentang kebebasan berekspresi di Indonesia ini, cenderung bersifat karet. Araf menyebutnya sebagai kegamangan. Kegamangan itu karena adanya deviasi atau penyalahgunaan kebebasan publik.
"Pertama, pencemaran nama baik. Itu selayaknya tidak diselesaikan pidana tapi perdata," ungkap Araf dalam seminar Permasalahan Situs Internet yang Bermuatan Radikalisme, Terorisme, dan Kebencian SARA, di Jakarta, Sabtu (6/6/2015).
Penyalahgunaan kedua mengenai penodaan agama. Dia menilai penyelesaian penodaan agama seharusnya diselesaikan dengan dialog-dialog keagamaan bukan dengan pidana.
"Terakhir, penebaran kebencian (hate speech). KUHAP ayat 156 dan 157 ayat (1) sifat pengaturannya bersifat karet dan abuse (penyalahgunaan). KUHAP ini justru mengancam kebebasan berekspresi dan berpendepat," tutur dia.
Atas dasar itu, aturan yang jelas perlu dibuat. Sehingga, masyarakat tidak dibuat bingung dan menimbulkan multitafsir.
"Pemerintah harus segera merevisi Undang-undang (UU) ITE, KUHAP, dan UU berserikat dan berpendapat. Diatur dengan baik dan benar," kata dia.
source: http://nasional.sindonews.com/read/1009585/13/uu-kebebasan-berekspresi-di-indonesia-masih-karet-1433584680

Sabtu, 06 Juni 2015

Layanan Konsultasi

Layanan Konsultasi gratis

Anda dapat menanyakan atau berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang anda alami

Kirim pertanyaan anda ke email hukumsipil.1@gmail.com

Jawaban atas konsultasi anda akan kami posting dalam bentuk sebuah artikel. Terima Kasih

Nama anda akan kami cantumkan dalam artikel jika sekiranya anda menyetujui.

Materi Kuliah Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

1. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Baca selengkapnya »

Sekilas tentang Pengertian hukum perdata

Sekilas Pengertian Hukum Perdata

Permasalahan yang timbul karena suatu keadaan yang merasa pihak lain dirugikan dan kejadian transaksi terhadap suatu barang, akan tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sangatlah diperlukan suatu aturan yang sekiranya mampu untuk melerai secara adil dan meredakan permasalahsan semua pihak. Itulah mengapa hukum harus bertindak, dalam kasus seperti yang telah dipaparkan diatas, maka lahirlah hukum perdata.

Baca selengkapnya »

Sikap Distriminatif terhadap wanita yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di negara kita.

Free Download Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

UU Kebebasan Berekspresi di Indonesia Masih Karet || Kalo Begini Siapa Yang di Untungkan ???

UU Kebebasan Berekspresi di Indonesia Masih Karet

Layanan Konsultasi

Layanan Konsultasi gratis

Materi Kuliah Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

Sekilas tentang Pengertian hukum perdata

Sekilas Pengertian Hukum Perdata

Berita Terkini

Berita Terpopuler